Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menyinggung soal korupsi dan upaya pemberantasan saat berpidato usai dilantik sebagai presiden.
Sekjen FITRA Mishbah Hasan mengatakan bahwa investasi pasti akan terganggu jika praktik korupsi marak dilakukan. Investasi sendiri merupakan salah satu poin yang disampaikan Jokowi saat berpidato.
“Untuk sekian kali, dalam pidatonya korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Amin. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi,” ucap Misbah melalui siaran pers, Senin (21/10).
Sesuai dengan Rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), menurut Misbah, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang cukup tinggi termasuk penghambat utama investasi di Indonesia. Padahal Jokowi di periode kedua ini ingin menggenjot investasi secara besar-besaran.
Menurut Misbah prioritas investasi yang disampaikan Jokowi juga tidak berperspektif lingkungan. Akibatnya, berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Misbah lantas mendorong Jokowi untuk fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK.
“Dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak mana pun,” tuturnya.
Misbah juga mendorong reformasi birokrasi secara tegas. Misalnya dengan menegakkan hukum di lingkungan birokrasi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus didorong agar bekerja lebih profesional.
“Berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN,” ucapnya.
Misbah mengatakan pembangunan sumber daya manusia harus memprioritaskan pendidikan antikorupsi. Jika tidak, menurutnya pembangunan SDM akan sia-sia.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato usai dilantik di Gedung DPR/MPR pada Minggu kemarin (20/10). Dalam pidatonya, dia menjelaskan tentang 5 prioritas pembangunan yang akan dilakukan.
Lima poin yang dimaksud yakni tentang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UKM. Kedua RUU tersebut akan masuk prolegnas.
“Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah,” tutur Jokowi.
“Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru,” lanjutnya.
